Contoh Teks Editorial RUU KUHP

Contoh Teks Editorial RUU KUHP

Teks editorial RUU KUHP merupakan teks tajuk rencana yang biasanya dimuat di surat kabar/koran dan merupakan tulisan dari pembaca yang berisi pendapat/gagasan mengenai sebuah isu atau permasalahan yang sedang hangat/viral dan dibicarakan banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. RUU KUHP saat ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat dikarenakan pasal-pasal yang dikandungnya mengandung kontroversi.

Pada kali ini akan dikumpulkan beberapa contoh teks editorial RUU KUHP dari beberapa media berita di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalian semua. Ada banyak isi RUU KUHP yang ditolak olah para mahasiswa yang menjadikan mereka mengadakan demo besar-besaran, seperti yang terjadi di Gejayan, Yogyakarta serta di depan Gedung DPR. Polemik RUU KUHP ini bersamaan dengan terjadinya bencana kebakaran hutan di Kalimantan dan RIAU yang belum padam dan menyebabkan polusi udara yang amat buruk.

Demo Mahasiswa

Isi RUU KUHP yang Didemo Mahasiswa

Sedikitnya ada 9 pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU KUHP dan menimbulkan terjadinya demo besar-besaran di kalangan masyarakat khususnya para mahasiswa. Berikut merupakan pasal-pasal yang didemo mahasiswa :

Pasal Aborsi

Isi RUU KUHP yang didemo mahasiswa pertama ialah pada pasal 470 dan 471 yang dinilai diskriminatif terhadap korban perkosaan dan perempuan lainnya. Selain itu pasal ini juga bertentangan dengan UU Kesehatan yang telah dulu ada dan diterapkan.

Pasal Penghinaan Presiden

Pasal 218 ayat 1 berbunyi: 
Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal tersebut dinilai mencederai demokrasi akibat terdapat pembatasan menyampaikan pendapat/aspirasi berupa kritik yang ditujukan untuk presiden.

Pasal Pidana untuk Seluruh Persetubuhan di Luar Nikah

RUU KUHP meluaskan makna zina. Pasal 417 ayat 1 berbunyi:Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Pasal Pidana Perilaku Kumpul Kebo

Pelaku kumpul kebo dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp 10 juta).

Pasal Hukum Adat

Untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, RUU KUHP mengakui adanya hukum adat. Sebab dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Pasal Pencabulan Sesama Jenis

Pasal Pencabulan diluaskan maknanya. Dalam draf itu bisa dikenakan kepada pencabulan sesama jenis, sepanjang dilakukan di depan umum. 

Berikut bunyi lengkap Pasal 421:


  • Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

  • Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
pasal RUU KUHP

Pasal Kecerobohan Memelihara Hewan

Pasal 340 RKUHP:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (denda maksimal Rp 10 juta-red), setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan. 
Selain hal di atas, pemilik hewan juga akan dikenai 6 bulan penjara, apabila:


  1. menghasut hewan sehingga membahayakan orang;
  2. menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang;
  3. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
  4. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal Pengenaan Denda untuk Gelandangan

RUU KUHP mengancam penggelandangan didenda maksimal Rp 1 juta. Selidik punya selidik, ancaman itu juga sudah berlaku di berbagai daerah, Jakarta salah satunya. Di ibu kota, penggelandangan maksimal didenda Rp 20 juta. Adapun di Pekanbaru, maksimal didenda Rp 50 juta

Pasal Korupsi

Sejumlah pasal di RUU KUHP memuat hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih rendah daripada UU Tipikor. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai hal ini bisa memicu praktik ‘jual-beli’ pasal. Misalnya, pasal 603 RUU KUHP mengatur pelaku korupsi dihukum seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Pasal 604 RUU KUHP mengatur hukuman sama persis bagi pelaku penyalahgunaan wewenang untuk korupsi. Lalu, pasal 605 mengatur hukuman ke pemberi suap minimal 1 tahun bui dan maksimal 5 tahun.

Pasal 605 pun mengancam PNS dan penyelenggara negara penerima suap dengan penjara minimal 1 tahun, serta maksimal 6 tahun. Sedangkan pasal 2 UU Tipikor, mengatur hukuman bagi pelaku korupsi ialah pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. UU Tipikor pasal 5 memang memuat aturan hukuman bagi pemberi suap mirip dengan pasal 605 RUU KUHP. Akan tetapi, pasal 6 UU Tipikor mengatur hukuman lebih berat bagi penyuap hakim, yakni 3-15 tahun bui. Bahkan, Pasal 12 UU Tipikor huruf (a) mengatur hukuman bagi pejabat negara atau hakim penerima suap: pidana seumur hidup atau penjara 4-20 tahun.

Beberapa pasal tersebut memang dinilai kontroversial. Banyak yang menilai bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan urgensi saat ini, terlalu membatasi hak-hak warga negara hingga dinilai cacat logika. Itulah penyebab demo mahasiswa di beberapa daerah.

Teks Editorial RUU KUHP Beserta Strukturnya

Kali ini, contohteks.id akan berbagi kepada kalian mengenai contoh Teks editorial RUU KUHP beserta strukturnya lengkap. Teks editorial RUU KUHP ini dimuat dalam beberapa koran terkemuka di Indonesia seperti Kompas.

Teks Editorial RUU KUHP yang didemo Mahasiswa

teks editorial RUU KUHP
Image by succo from Pixabay

Pendahuluan

Saat ini Presiden republik Indonesia, Joko Widodo mengusulkan agar DPR dapat menunda pengesahan RUU KUHP yang dinilai kontroversial oleh sebagian besar masayarakat Indonesia. Dalam menanggapi hal tersebut harus ada kajian lebih mendalam dan bukan hanya sekadar menunda pengesahan saja.

Argumentasi/Pernyataan Pendapat

Kajian mendalam harus dilakukan terhadap pasal-pasal di dalam RUU KUHP yang banyak menuai kontroversi ini. Selain itu, pemerintah dan DPR RI harus dapat melibatkan rakyat dalam pengesahan RUU KUHP. Selain itu, harus ada pengambilan suara dari seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya yang ada di jakarta atau di Pulau Jawa, tetapi harus dari seluruh wilayah di Indonesia, paling tidak perwakilan tiap Pulau.

Dari suara rakyat tersebutlah yang dapat menjadi masukan untuk DPR dan pemerintah dalam melakukan pengkajian lebih dalam pasal demi pasal di RUU KUHP. Lebih khusus dalam penggunaan frasa yang harus melewati tes ke penegak hukum serta masyarakat. Hal itu perlu dialkukan agar mendapatkan satu tafsiran yang sama dan cocok secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau makna ganda dalam penafsiran di RUU KUHP tersebut.

Misalnya adalah, pada isi KUHP yang lama mengandung kalimat pencurian yang sudah pasti hanya mempunyai arti mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Pembahasan RUU KUHP oleh DPR dan pemerintah cenderung hanya menampung pendapat dari para ahli saja dan tidak melibatkan unsur masyarakat atau bahkan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang saja. Padahal nanti apabila sudah disahkan, penerapan RUU KUHP ini berlaku menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat.

Untuk itu menjadi penting keterlibatan suara dan masukan masyarakat dalam kajian mendalam selama RUU KUHP ditunda pengesahannya sebagaimana usul Jokowi. Ia menyarankan untuk melakukan semuaya itu, baik pemerintah dan DPR bisa melalui kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Seharusnya DPR bergerak ke berabagai pelosok daerah dengan melibatkan masyarakat biasa dan ketua-ketua adat serta para akademisi, sehingga dapat menggali apa yang diharapkan publik terhadap hukum pidana.

Penutup/Kesimpulan

Presiden Jokowi saat ini meminta DPR untuk menunda pengesahan beberapa pasal di RUU KUHP yang kontrobversial dan memicu protes publik hingga mengakibatkan demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.

Jokowi juga sudah menginstruksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly untuk menyampaikan permintaannya itu kepada DPR, agar RUU KUHP benar-benar ditunda.

BACA JUGA: Contoh Teks Editorial Kebakaran Hutan

Teks Editorial RUU KUHP Singkat

teks editorial tentang RUU KUHP

Pendahuluan

Dari 600an lebih pasa dalam RUU KUHP, ada belasan pasal yang dinilai kontroversial bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, apakah RUU KUHPyang sudah dibahas, dikaji, dan dikerjakan sejak tahun 1980an tersebut masih harus ditunda atau dibatalkan lagi. Ada opsi lain sebenarnya yaitu dengan tetap mengesahkan RUU KUHP tersebut, namun beberapa pasal yang kontroversi harus dicabut serta dibahas/dikaji ulang untuk kemudian dijadikan Perpu saja, atau bisa dibahas kembali kemudian dapat dimasukkan ke dalam revisi berikutnya.

Isi/Pernyataan Pendapat/Argumentasi

Kita harus mawas diri apakah benar kita sudah baca dengan detail pasal-pasal yang kontroversial RUU KUHP. Salah satu contohnya adalah pada pasal yang membahas mengenai penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Terdapat pasal yang menyatakan bagi seseorang yang menyatakan penyebaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat dipidana paling lama 4 tahun (terdapat pada Pasal 188 ayat 1), tetapi tidak menjadi pidana apabila seseorang tersebut melakukan kajian mengenai Komunisme/Marxisme-Leninisme hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata (terdapat pada Pasal 188 ayat 6).

Pasal yang menjadi kontroversi lainnya ialah mengenai Perzinaan/Persetubuhan dengan orang yang bukan suaminya atau istrinya dapat dipidana 1 tahun, HANYA jika ada pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya saja (terdapat pada Pasal 417 ayat 2).

Pasal lain yang dikatakan kontroversi ialah soal pasal yang membahas mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden, perbuatan tersebut TIDAK menjadi pidana jika dilakukan untuk pembelaan diri atau kepentingan umum (terdapat pada Pasal 218 ayat 2). Kepentingan umum disini memiliki arti melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi (merupakan Penjelasan pada Pasal tersebut). Selain itu, pemidaan hanya bisa dilakukan apabila presiden atau wakil presiden sendiri yang melaporkan baik secara lisan atau tertulis kepada penyidik dalam hal ini pihak kepolisian (terdapat pada Pasal 220).

Yang perlu menjadi perhatian lainnya ialah, apabila RUU KUHP ini telah disahkan, aturannya tidak otomatis langsung berlaku, melainkan baru berlaku 2 tahun setelah disahkan (terdapat pada Pasal 628). Maka dari itu hal ini mengakibatkan masih adanya ruang untuk perbaikan, misalnya melalui judicial review atau constitutional review, bahkan revisi kembali sebelum berlaku efektif.

Apakah pernah baca juga, jika RUU KUHP ini disahkan, aturannya tidak otomatis berlaku, tapi baru berlaku 2 tahun setelah disahkan (Pasal 628), yang artinya masih ada ruang perbaikan, misalnya judicial review atau constitutional review, bahkan revisi kembali sebelum berlaku efektif.

Penutup/Interpretasi/Kesimpulan

Ya, itu semua tidak menjadi dalil pembelaan atau pembenaran bahwa pasal-pasal kontroverisal tadi harus tetap ikut disahkan. Saya SETUJU. Makanya, kembali ke pendapat awal saya, apakah kelompok anti RUU KUHP setuju jika RUU KUHP tetap disahkan saja dulu tapi pasal-pasal kontroversif dipisahkan dan dibahas ulang untuk dimasukkan ke dalam revisi atau bahkan jika perlu dibuatkan perpu.

BACA JUGA: Teks Editorial Pemindahan Ibukota

Demikian artikel lengkap mengenai contoh teks editorial RUU KUHP lengkap dengan strukturnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat mengambil pelajaran dari penjelasan di atas. Jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman semua.

Tinggalkan komentar